Susun LKPD, OPD Busel Ikuti Bimtek
PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Optimalisasi penyusunan dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemkab Buton Selatan menggelar bimbingan teknis (Bimtek), Kamis (28/11).
Plt Bupati Busel, La Ode Arusani mengungkapkan, pemerintah daerah dan kepala daerah setiap tahunnya wajib menyusun dokumen Laporan Penyeleggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Ia menjelaskan, penyusunan LPPD ini, setiap tahun dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daerah dalam menerapkan amanah otonomi daerah dan menjalankan roda pemerintahan dalam upaya mensejahtrakan masyarakat.
Nantinya lanjutnya, melalui laporan inilah, pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kekurangan serta kendala-kendala yang dihadapi masing-masing daerah. Khususnya dalam melaksanakan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia memaparkan, era otonomi daerah sekarang ini, selaku aparatur pemerintah hendaknya mampu meningkatkan inovasi, kreativitas serta daya saing, guna peningkatan pelayanan. Sebab tujuan utama pemerintah adalah peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan serta mensejahterakan masyarakat.
Arusani berharap, pelaksanaan Bimtek ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya, agar hasil Iaporan yang disusun Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada. Pasalnya, setiap tahunnya penyusunan LPPD ini dilakukan penilaian dan validasi oleh tim dari Kemendagri, setelah sebelumnya dilakukan evaluasi oleh tim dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
"Melalui bimbingan teknis ini dapat mengukur sejauh mana peran kita dalam membangun daerah serta sejauh mana program dan kegiatan yang kita rencanakan dan jalankan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat," tandas Arusani.
Kabupaten Buton Selatan terbentuk pada tahun 2014, sudah meraih berbagai loncatan-loncatan kemajuan terakhir kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dengan predikat WTP dari BPK tahun anggaran 2018.
"Tentu ini merupakan salah satu tantangan besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan untuk bisa menjadi Kabupaten yang mandiri dan sejajar dengan daerah-daerah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia, " harapnya.
Bimtek yang menghadirkan pemateri dari Kemendagri ini diikuti oleh sejumlah OPD Busel, mulai dari pejabat eselon II, III, dan IV serta seluruh pegawai Kabupaten Buton Selatan. (aga)