Berita Terkini
Busel

Minim PAD, Kemendagri Ingin Pemkab Busel Kreatif dan Inovatif

Oleh Redaksi Publiksatu / Rudi · Jumat, 13 Desember 2019 20:10 WIB · 2 menit baca
Bagikan
Minim PAD, Kemendagri Ingin Pemkab Busel Kreatif dan Inovatif
Dr Saydiman Marto saat menyampaikan penjelasanya di hadapan sejumlah pejabat dan ASN lingkup Pemkab Busel

PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Buton Selatan (Busel) masih minim. Hal ini belum didukung dengan produk hukum yang legal maupun pengelolaan yang maksimal.

Kepala Sub Direktorat Penataan Daerah Wil 1 Dit PD Otsus dan DPOB, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dr Saydiman Marto mendorong Pemkab Busel untuk menggenjot PAD.

Hal ini seperti yang diungkapkan doktor muda berdarah Wanci Wakatobi itu dalam rapat konsolidasi hasil evaluasi perkembangan daerah otonomi baru oleh tim Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di Gedung Wisata Batauga belum lama ini.

Salah satu yang digenjot kata dia misalnya, kerja sama antara daerah. Kata dia, Busel ini unik sudah beberapa kali ganti bupati sehingga hal ini membuat kurang fokus dalam penataan percepatan pembangunanya.

"Di Jawa atau di Jakarta sana tiga kali mati ikan. Malahan mahal harga ikan dari pada ayam. Tapi kalau kita di Buton ini murah harga ikan lebih mahal harga ayam," centilnya.

Kata kuncinya kata dia, kreatifitas dan inovasi bagi Pemkab untuk bekerja sama dengan pihak ketiga atau dengan Pemprov DKI atau di Jawa. Untuk mengelolah potensi perikanan dan keluatan tersebut bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Misalnya Pemkab Busel yang memfasilitasi menyuplai ikan dari para nelayan dan dikirim ke Jakarta. Ini peluang dan potensi yang mesti digenjot ke depan," katanya.

Kata alumni IPDN ini, mestinya ini menjadi peluang yang dibaca oleh semua pihak terutama Pemkab, dan dunia usaha dalam hal kerja sama.

Ia menambahkan, peningkatan status dari DOB menjadi daerah otonom menjadi beban tersendiri bagi Pemkab Busel untuk kian berbenah menggenjot segala pembangunan dan pelyanan.

Tujuannya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat pemberdayaan masyarakat pelayanan publik dan peningkatan daya saing.

Ia juga berharap Pemkab Busel mempercepat penetapan RTRW dan penetapan batas Kota Baubau dan Busel. Tahun 2020 ada persoalan 10 aspek yang menjadi skala prioritas pemerintah. Seluruh sektor harus dibenahi dikejar secepatnya.

Dr Saydiman Marto juga berharap pemerintah daerah harus transparan. Pemerintah Daerah lebih kreatif untuk memberdayakan masyarakat untuk lebih inovatif melakukan kegiatan yang lebih memberdayakan.

Ia berharap Busel lebih maju di Sultra dan menjadi barometer untuk Indonesia. (aga)

Bagikan