Isu Politik Identitas dan SARA Diharapkan Tak Bergulir di Pilkada 2020

PUBLIKSATU, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharapkan isu politik identitas hingga politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) tidak bergulir pada Pilkada Serentak 2020. Hal ini karena isu tersebut dipandang masih menjadi ancaman pada gelaran Pilkada 2020 mendatang.

“Politik identitas, politisasi isu SARA juga diduga masih akan menjadi ancaman pada Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan di 270 daerah,” kata Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar dalam keterangannya, Minggu (15/12).

“Sejatinya, ancaman dan potensi ini perlu menjadi perhatian bersama untuk diantisipasi seluruh komponen bangsa, terutama bagi daerah yang akan melakukan perhelatan akbar demokrasi itu,” sambungnya.

Selain itu, Kemendagri berpesan untuk berhati-hati dengan produksi konflik yang ditimbulkan di media sosial. Seperti masifnya hoax yang belakangan muncul dalam gelaran Pemilu.

Apalagi mendekati hari pelaksanaannya, biasanya suasana menjadi panas, kampanye tersebut harus dilawan dengan kampanye positif. Di sinilah peran peserta Pilkada dan parpol agar ikut serta meminimalisir suasana panas dan konflik di tengah masyarakat,” ucap Bahtiar.

Potensi terjadinya polarisasi di tengah masyarakat harus pula diantisipasi dengan baik, lanjut Bahtiar, utamanya dalam media sosial yang memungkinkan setiap orang membuat konten sesuai kehendaknya masing-masing.

“Hoaks, ujaran kebencian, kampanye negatif yang dapat menggangu persatuan dan kesatuan harus dicegah secara maksimal,” pungkasnya. (JP)