Peresmian 10 Kantor OPD Buton Selatan Ditunda
PUBLIKSATU, BATAUGA - Persemian sepuluh kantor OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) kemungkinan akan ditunda. Sebelumnya, pemerintah sudah menargetkan untuk menempati gedung baru di Kelurahan Masiri tersebut Januari 2020 ini.
Hal ini disampaikan Bupati Buton Selatan, H La Ode Arusani. Bukan tanpa alasan, pemerintah sengaja menunda peresmian karena menunggu pengerjaan jalan menuju kantor sepuluh OPD tersebut sepanjang 1,5 km.
"Persemian sepuluh kantor OPD kemungkinan menunggu APBD-P 2020 ini," kata Bupati Arusani kepada wartawan di kantornya, Selasa (21/01/2020).
Pengerjaan 10 kantor OPD itu sudah rampung dikerjakan sejak akhir Desember 2019 lalu. Dan rencananya Pemkab akan menambah pembangunan 10 kantor lagi di tahun 2020 ini.
Seperti dilansir media ini, pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Pemkab Busel) mulai membangun 10 unit kantor organisasi perangkat daerah (OPD). Peletakan batu pertama pembangunan kantor tersebut dilakukan di lahan Area Peruntukan Lain (APL) di Kelurahan Masiri, Senin (12/8/2019).
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang pertama kali diletakkan batu pertamanya oleh imam dilanjutkan Plt Bupati Busel, H La Ode Arusani. Kemudian disusul Sekda Busel La Siambo, Asisten I Setda LM Muslim Taangi, Asisten II Maharudin.
Sepuluh unit kantor OPD yang dibangun di atas lahan APL di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batuaga disiapkan 12 hektare. Total luas lahan kawasan perkantoran yang dibangun untuk 32 OPD seluas 27 hektare.
Adapun anggaran pembangunan 10 unit kantor itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Busel tahun 2019 sekitar Rp 11 miliar.
Kantor OPD yang menjadi skala prioritas dibangun tahun 2019, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk), Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dan Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol). (sim)