Tahun Ini, 5.387 Warga Miskin Baubau Terima PKH

PUBLIKSATU, BAUBAU - Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan 5.387 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Baubau tahun ini. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial ini adalah mereka yang dianggap miskin.

5.387 penerima bantuan PKH itu tersebar di delapan kecamatan. Wolio 1.054 KPM, Kokalukuna 791 KPM, Betoambari 772 KPM, Sorawolio 663 KPM, Batupoaro 618 KPM, Batupoaro 597 KPM, Bungi 541 KPM dan Murhum 351 KPM.

"Total penerima PKH di Kota Baubau tahun 2020 sebanyak 5.387. Paling banyak di Kecamatan Wolio dan paling sedikit Kecamatan Murhum," ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Baubau, Abdul Rajab, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (30/1).

Kata dia, nilai bantuan uang tunai yang diberikan bervariasi tergantung klasifikasi dan jumlah dalam keluarga yang bersangkutan. Bantuan akan disalurkan langsung ke rekening KPM masing-masing.

"Kita memang belum melabeli rumah-rumah penerima PKH ini. Karena stiker label itu butuh anggaran. Itu belum ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kita," ujar mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Baubau ini.

Menurut dia, penentuan KPM ini tidak lepas dari hasil validasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan petugas pendamping PKH kelurahan dan kecamatan tahun. Sejumlah penerima tahun sebelumnya ada yang dihapus dari daftar lantaran dianggap tidak layak lagi dan bukan lagi penduduk Kota Baubau.

"Ada juga yang betul-betul berhak menerima belum terkafer, tahun ini kita masukkan. Karena sejatinya memang PKH ini kuota untuk orang miskin di Baubau," tegas mantan Kepala Badan Kesbangpol Baubau ini.

Ia menambahkan, pihaknya meminta masyarakat untuk tidak sungkan datang melaporkan bila diantara 5.387 penerima itu ada yang dianggap tidak layak menerima PKH. Begitu pun sebaliknya, bila ada warga miskin yang belum tercatat sebagai penerima PKH tahun ini.

"Penerima PKH ini tidak menutup kemungkinan bukan penduduk Baubau atau orang yang sudah sejahtera. Karena Baubau ini kan daerah transit dan rujukan data kemiskinan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Nanti belakangan ini baru kita coba verifikasi di lapangan," pungkasnya.(exa)