Bukan Hanya Elite, Upaya Pemekaran Kepton Harus Lahir dari Akar Rumput

PUBLIKSATU, Keinginan masyarakat Kepulauan Buton (Kepton) untuk memisahkan diri dari Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah dinanti-nantikan sejak lama. Saat ini seluruh kepala daerah, elite politik serta tokoh masyarakat terus berupaya menjadikan Kepton sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).

Semangat pemekaran juga harus digaungkan dari akar rumput. Gerakan nyata dari bawah ini diharapkan dapat mengetuk pintu hati Presiden RI untuk mencabut moratorium pemekaran daerah.

Semua perlu menyatukan persepsi untuk daerah eks Kesultanan tersebut agar dapat menjadi daerah administratif. Ego atau kepentingan politik tak perlu menodai niat tulus masyarakat untuk 'merdeka'.

"Membicarakan mengenai pemekaran Kepton, kita harus samakan persepsi, jangan ada kekotak-kotakan. Karena berbicara mengenai pemekaran adalah persoalan seluruh masyarakat yang ada di Kepton tanpa terkecuali, bukan berbicara mengenai kelompok, golongan ataupun perseorangan," kata Anggota DPRD Sultra, Syahrul Said saat ditemui usai melakukan reses di Desa Bola, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, kemarin.

Politisi NasDem itu menilai Provinsi Kepulauan Buton sudah selayaknya mekar. Wilayah cakupannya sudah memenuhi syarat administratif, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara dan Kabupaten Wakatobi.

Kepton juga punya kekayaan dan sumber daya alam yang cukup melimpah, salah satunya seperti tambang aspal.

"Persoalan pemekaran Kepton harus digaungkan, ini sebagai landasan perjuangan pemekaran Kepton sebagai bagian dari NKRI. Sehingga kita ingin diperlakukan sama dari pemerintah pusat sebagai daerah yang mempunyai potensi besar khususnya di wilayah perikanan, sumber daya alam serta keanekaragaman budaya dan adat istiadat," pungkasnya.

"Saat ini mari bergandengan tangan, bahu membahu dan satukan pemikiran demi mewujudkan Pemekaran Kepulauan Buton. Hilangkan semua perbedaan, hapus sekat serta hidupkan kembali Nawacita dalam menggeliatkan nuansa kebersamaan untuk terbentuknya Pemekaran Kepulauan Buton yang kita idam-idamkan selama ini," sambung pria yang akrab disapa Arul itu.

Pemekaran Kepton diharapkan dapat menciptakan sistem desentralisasi. Ini bertujuan agar daerah eks Kesultanan itu mampu mengontrol dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Seperti yang sudah dilansir publiksatu.co, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara institusi menyatakan dukungan terhadap percepatan pemekaran Kepulauan Buton (Kepton). Hal itu ditandai dengan Komite I DPD RI akan membentuk tim kerja yang mendorong pemekaran. Ini berdasarkan hasil audiensi Sekretariat Bersama (Sekber) Percepatan Pemekaran Provinsi Kepton, Pemprov Sultra dan pimpinan DPRD Sultra pada tanggal 22 Januari 2020. (sim)