Sasono Adi Resmi Menjabat Kepala BPKP Sultra

PUBLIKSATU, KENDARI - Gubernur Sultra, H Ali Mazi resmi melantik Sasono Adi sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sultra. Dimana Sasono Adi resmi menggantikan Yan Setiadi yang kini menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP Pusat, Selasa (25/2).

Mewakili Kepala BPKP Pusat, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah, Dadang Kurnia berharap Kepala Perwakilan BPKP Sultra yang baru saja dilantik dapat diterima sebagai mitra kerja. Sehingga, kerja sama yang telah berjalan antara Perwakilan BPKP Sultra dan stakeholder lainnya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

"Selamat bertugas, kami percaya saudara dapat mengemban amanah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan," ringkas Dadang Kurnia.

Sementara itu, saat sambutannya Gubernur Sultra H Ali Mazi berharap kepada kepada Kepala BPKP Sultra yang baru untuk segera beradaptasi sehingga kerjasama yang sudah terjalin selama ini antara BPKP dan pemerintah daerah dan segala komponen lainnya dapat terus dipelihara dan ditingkatkan.

"Karena peran BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP di daerah sangat penting dan strategis. Dimana, tugas utamanya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah senantiasa berjalan dalam koridor perundang-undangan serta efektif serta efisien dalam upaya mensejahterakan masyarakat," jelasnya.

Sambungnya, secara umum kualitas pengelolaan keuangan Pemda di Sultra mengalami peningkatan, itu terlihat dari opini audit BPK pada LKPD 2018, bahwa dari 18 Pemda sudah 17 yang meraih opini WTP dengan capaian 94,44 persen. Jumlah tersebut ada peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 83 persen atau hanya 15 Pemda yang meraih opini WTP.

"Peningkatan ini, tentu tidak lepas dari peran serta pemerintah terkait, antara lain BPK dan BPKP, serta inpektorat daerah yang terlibat aktif dalam proses penyusunan LKPD Sultra. Akan tetapi, opini tersebut bukan berarti tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, namun masih banyak yang harus dipenuhi agar pengelolaan keuangan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,"pungkasnya. (m1)