Pilkada Serentak Ditunda Hingga Desember 2020, Aktivis Sosial Politik: Tetap Untungkan Petahana

PUBLIKSATU - Penundaan tahapan Pilkada Serentak yang sudah disetujui DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu menjadi Desember 2020, tak akan banyak mengubah peta politik di Indonesia. Demokrasi masih akan terbelenggu oleh politik dinasti.

Hal ini dikatakan aktivis sosial politik Banyuwangi, Danu Budiyono, melalui keterangan persnya yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (15/4).

“Dengan disetujuinya penundaan Pilkada yang hanya mundur tiga bulan sesuai jadwal semula yaitu bulan September, tetap saja yang diuntungkan adalah para gubernur, bupati, walikota petahana serta para dinasti politiknya,” ujar Danu.

Danu mencontohkan, saat ini di Kabupaten Banyuwangi, Bupati Abdullah Azwar Anas sedang membangun dinasti politiknya. Bisa dilihat dari rekomendasi Partai Nasdem yang diberikan ke Ipuk Fiestiandani, istri bupati.

“Nah, dengan adanya musibah pandemik corona ini, indikatornya para petahana bisa lebih mendekatkan diri dengan rakyat. Mengingat musibah pandemik ini di setiap daerah anggarannya besar,” tukasnya.

Padahal hampir di setiap daerah semua menunggu aksi cepat, transparan, solutif, menyentuh dalam menangani wabah corona ini. Karena setiap kepala daerah adalah ketua gugus tugas Covid-19. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan para petahana untuk mereguk keuntungan dari kampanye ‘terselubung’ tersebut.

“Seperti di Banyuwangi, tak jarang sang bupati mengajak istrinya keliling dengan berbagai kegiatan sosialnya. Artinya ini seperti menyelam sambil minum air. Tapi kalau minum airnya kebanyakan bisa nggak naik ke permukaan,” sindirnya.