Nasional

Diduga Ada Permainan Mafia Membuat Harga BBM Tidak Turun, Jokowi Harus Bertindak Tegas

Oleh Redaksi Publiksatu / Sarmin · Sabtu, 25 April 2020 02:15 WIB · 2 menit baca
Bagikan
Diduga Ada Permainan Mafia Membuat Harga BBM Tidak Turun, Jokowi Harus Bertindak Tegas

PUBLIKSATU - Pemerintah didesak segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi. Hal ini lantaran harga minyak mentah dunia turun drastis hingga nol dolar AS per barel.

"Seharusnya harga BBM disesuaikan dengan harga minyak mentah dunia itu. Kalau minyak mentah turun BBM di Indonesia harganya harus turun," kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono, Jumat (24/4).

Bambang yang juga mantan anggota Komisi VI DPR RI periode 2014-2019 ini menjelaskan di sejumlah negara lain sudah menyesuaikan tarif dan harga BBM berdasarkan harga minyak mentah dunia itu.

Misalnya, di sejumlah negara di dunia kerap menyerahkan harga BBM sesuai mekanisme harga pasar dan bahkan negara penghasil minyak dunia dapat memberikan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar seperti Amerika Serikat, Arab Saudi dan Malaysia.

"Turunnya harga BBM ini sangat penting. Karena bisa membantu pengusaha industri manufaktur, sektor jasa transportasi, nelayan terutama UMKM yang saat ini memiliki peran terbesar terhadap perekonomian. Hal ini dikarenakan 60 persen PDB dan 95 persen tenaga kerja Indonesia berasal dari UMKM," ucapnya.

"Turunnya harga BBM menjadi stimulus positif perekonomian makro Indonesia. Apalagi, saat kondisi ekonomi yang terdampak pandemik Covid-19. Harga energi yang murah dapat menjadi stimulus bagi sektor riil agar ekonomi tetap bergerak, harga pangan stabil serta daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga tentunya bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh Negara," imbuh Bambang menambahkan.

Belum turunnya harga BBM itu, kata pria yang akrab dipanggil BHS ini menduga adanya permainan kartel. Yakni dimainkan para mafia BBM. Karena itu, pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto segera bertindak tegas.

Bagikan