PSI Desak Jokowi Reshufile Kabinet, PPP: Hak Prerogatif

PUBLIKSATU. JAKARTA--Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshufile Kabinet Indonesia Maju. Namun Sekertaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan reshufile kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Usulan tersebut lahir dari pandangan PSI yang melihat para pembantu Jokowi lambat bekerja di tengah pandemik Covid-19.

"Reshuflle merupakan hak prerogratif presiden yang mengukur kinerja menterinya dengan standarnya presiden. PPP tidak dalam posisi mendesak atau tidak mendesak presiden karena kami paham ketentuan UU," ujar Awiek, Jumat (22/5).

Disinggung mengenai usulan PSI terlalu berlebihan dan mengada-ada lantaran saat ini pemerintah tengah berjibaku menangani Covid-19, Awiek mengatakan hal itu merupakan hak politik PSI.

"Itu hak politik PSI ya apakah diperhatikan atau tidak semuanya ada di presiden,” tambahnya.

Sikap PPP, lanjut Awiek, normatif mengenai adanya usulan perombakan kabinet yang dinilai amburadul dalam membuat kebijakan di tengah pandemik Covid-19.