Jokowi Ucapkan Permohonan Maaf Saat Idul Fitri, Direktur GPS: Harusnya Dimaknai Dalam Konteks Kebijakan Yang Telah Melukai Hati Rakyat

PUBLIKSATU - Dalam momentum Idul Fitri 1441 Hijriah ini, permohonan maaf yang disampaikan Presiden Joko Widodo seharusnya tidak lagi sekadar basa-basi belaka. Tapi juga harus menggambarkan permintaan maaf atas tata kelola pemerintahan yang belum baik.

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Government and Political Studies (GPS), Gde Siriana Yusuf, seperti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/5).

"Kini di era reformasi semestinya Presiden tidak menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat tanpa makna, atau sebatas basa-basi Lebaran saja," ucap Gde Siriana.

Kata maaf di momen Idul Fitri, menurut Gde Siriana, terbentuk dari sebuah tradisi halal bihalal yang tidak ada di negara lain. Tradisi ini memiliki dampak ke kehidupan sosial dan politik masyarakat.

"Secara sosial kehidupan bernegara lebih cair dan terbuka, di mana umat nonmuslim mendapatkan ruang dan momen untuk ikut memberikan ucapan Idul Fitri. Secara politik, halal bihalal jadi ruang untuk mencairkan ketegangan politik nasional," jelasnya.

Awalnya, lanjut Gde Siriana, ide halal bihalal muncul dari Kiyai Wahab Hasbullah dan Bung Karno pada 1948.

Saat itu, kedua tokoh ini membuka dialog informal atas panasnya politik dan ancaman disintegrasi bangsa dengan konsep silaturahmi nasional, yang akhirnya diubah namanya menjadi halal bihalal.