Sepaham Dengan Puan Maharani Dan Muhammadiyah, Iwan Sumule: New Normal Pertegas Bahwa Pemerintah Ingin Lepas Tanggung Jawab

PUBLIKSATU - Rencana pemerintah mulai memberlakukan new normal mendapat kritik dari sejumlah tokoh dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Kritik dilayangkan lantaran rencana yang didengungkan dirasa membingungkan bagi publik.

Hal ini lantaran pemerintah masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan sebaran kasus corona yang terus meningkat dan belum melandai. Sementara di satu sisi, pemerintah sudah membuka rencana pelonggaran.

Kritik atas rencana ini tegas dilayangkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu tidak ingin kebijakan pemerintah justru menambah kebingungan baru di tengah masyarakat. Puan tidak ingin penerapan teknis new normal terburu-buru dan tidak matang.

Teranyar kritik disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Melalui siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti, ormas yang dibentuk jauh sebelum Indonesia merdeka itu menuntut agar rencana new normal dikaji ulang.

Muhammadiyah ingin ada penjelasan secara transparan dan jujur dari pemerintah sebelum kebijakan itu diambil.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengaku sepaham dengan Puan Maharani dan Muhammadiyah. Baginya penerapan new normal bukan hanya akan membingungkan publik, tapi semakin pertegas bahwa pemerintah ingin hindari tanggung jawab pada rakyat.

“Bagaimana tidak, transmisi Covid-19 kan belum teratasi,” ujarnya kepada redaksi, Kamis (28/5).