Tangkal Serangan Hacker, Pemerintah Diminta Perkuat Keamanan Cyber

PUBLIKSATU - Pengamat Keamanan Cyber, Pratama Persadha menilai, pemerintah Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah di aspek keamanan cyber. Lemahnya keamanan cyber dianggap karena faktor Undang-undang (UU), porsi anggaran, dan budaya birokrasi.

Kebocoran data pribadi yang rentan terjadi di Indonesia dianggap menjadi tugas besar pemerintah di era digital saat ini. Hal ini berkaca dari kabar bocornya ratusan ribu data pasien Covid-19.

“Perlindungan data dan keamanan cyber pada sistem di tanah air khususnya lembaga pemerintah memang masih menjadi pekerjaan rumah yang berat. Utamanya karena faktor Undang-undang (UU), porsi anggaran, dan budaya birokrasi,” ungkapnya ketika dihubungi JawaPos.com.

Menurut Pratama, perbaikan ke arah pro penguatan siber berdasarkan tiga hal tersebut di atas akan membuat perlindungan data dan penguatan sistem elektronik bisa diaktualisasikan secara merata. Dirinya juga meminta ini segera menjadi prioritas dan perhatian serius pemerintah.

“Memang sebaiknya ini menjadi prioritas negara. Bila tidak maka peristiwa peretasan akan semakin menghiasi pemberitaan nasional setiap harinya. Tentu hal ini tidak diinginkan,” ucapnya.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sendiri menurutnya sudah merilis serangan siber di kuartal pertama 2020 meningkat belasan kali lipat dibanding 2019. Lalu tren bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama pandemi Covid-19 juga menambah risiko serangan ke sistem milik perusahaan maupun instansi pemerintah. Sebab adanya resiko mengakses internet dengan jaringan dan perangkat tidak aman dari rumah.

Bagi Pratama, meski sudah memiliki BSSN, yang salah satu tugasnya memang membangun ekosistem bersama komunitas keamanan cyber, hal tersebut dirasa belum cukup efektif. Apabila pemerintah sendiri tak serius terhadap aspek keamanan cyber ini.