Dewan Kritik Manajemen RSUD Buton Utara

PUBLIKSATU, BUTON UTARA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Utara (Butur) menilai manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Utara belum efektif dalam menjalankan tugasnya.

Penilaian itu dibuktikan dengan aksi mogok kerja para tenaga honorer, Kamis 2 Juli 2020. Mereka mogok gegara gaji yang dibayarkan tidak sesuai dengan DPA dan anggaran BPJS tahun 2019 hingga saat ini tak kunjung dibayarkan oleh pihak RSUD Buton Utara.

Ketua Komisi III DPRD Buton Utara, Josri S.Ip sangat menyayangkan kinerja manajemen RSUD Buton Utara.

"Ini yang kita sangat sayangkan karena ini sangat penting untuk pelayanan kesehatan, saya sudah sampaikan kepada direktur rumah sakit untuk ke depan jangan terulang lagi," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Buton Utara, Ahmad Afif Darfin yang menilai pelayanan di RSUD Buton Utara belum maksimal.

"Pelayanan prima itu belum maksimal, jadi kita harapkan kepada pemda agar kedepan-kedepan hal seperti ini jangan terulang lagi," tutur Afif saat di wawancara.

Afif menambahkan pemda tidak boleh memandang tenaga kesehatan sebelah mata.