Pengamat Pertanian Dan Pedesaan: 57 Persen Data BLT Desa Salah

PUBLIKSATU - Kebijakan pemulihan ekonomi nasional dari segi Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat pandemik virus corona baru (Covid-19) dikritisi pengamat pertanian dan pedesaan Institut Pertanian Bogor (IPB), Sofyan Sjaf.

Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3-IPB) itu mengatakan, ada problem pendataan yang terdapat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik pemerintah pusat dengan data yang dimiliki pemerintah desa.

"DTKS mengingatkan kita bahwa problematika yang terjadi adalah data yang diberikan pemerintah dan data riil yang dimiliki oleh orang desa tidak sama," ujar Sofyan Sjaf dalam diskusi virtual Populi Center Smart FM bertajuk "Menanti Gebrakan Komite Pemulihan Ekonomi", Sabtu (25/7).

Persoalan inilah yang menurut Sofyan Sjaf menjadikan penyaluran BLT desa sulit dikerjakan oleh otoritas pemerintah setempat. Karena pemerintah pusat tidak memperbaharui atau kurang update data masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Kalau pun juga BLT dilakukan maka desa enggak siap dengan datanya," sambungnya.

Berdasarkan hasil kajian lembaganya, Sofyan Sjaf menyebutkan persentase ketidaksesuaian data yang dimiliki pemerintah pusat dengan pemerintah daerah setempat.

"Riset saya menyatakan, 47,13 persen kebenaran data yang dimiliki pemerintah, 57 persen salah," paparnya.