BKD Mubar Pastikan tak Ada Seleksi Tambahan CPNS

PUBLIKSATU, MUBAR - Isu seleksi tambahan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) nampaknya jadi momok bagi para pengejar NIP yang telah dinyatakan lulus pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Namun, di Kabupaten Muna Barat (Mubar) tidak mengenal namanya seleksi tambahan itu. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Mubar, La Ode Mahajaya mengatakan, seleksi tambahan pada dasarnya tidak ada dalam perintah undang-undang, tapi dibolehkan.

"Itupun jika dilakukan harus ada persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Menpan)," ungkapnya.

Mantan Asisten III Setda Mubar itu tidak setuju jika ada seleksi tambahan. Sebab, akan menambah beban bagi peserta CPNS. Katanya, apa yang kurang dengan materi soal saat SKD lalu.

"Saya rasa SKD sudah lebih dari cukup. Apalagi kurangnya. Tidak ada indikator untuk melakukan seleksi tambahan. Saya setuju kalau tambahan praktek. Misalnya, pelamar sopir mobil. Jangan sampai yang lulus tidak tau kasi menyala mobil atau memasukkan perseneling. Makanya harus dikasi praktek," katanya.

Membuka seleksi tambahan lain justru menambah "gila" peserta. Kemudian membuka peluang indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Bisa jadi ada dugaan permainan yang akan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

"Korupsi itu terjadi karena ada niat dan kesempatan. Bisa jadi seleksi tambahan itu membuka peluang untuk KKN. Kasi takut-takut orang atau peserta. Jadi kami di Mubar tidak mau membuka lowongan KKN. Pasti dinilai tidak ada transparansi. Sementara kita terus berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik," terangnya. (p5)