Perkuat Pencegahan Korupsi Di Daerah, Mendagri Dukung Transparansi Pengambilan Kebijakan Pemda

PUBLIKSATU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama pimpinan KPK Alexander Marwata mengupayakan agar transparansi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat berlangsung transparan. Dengan begitu, terbuka untuk masyarakat umum sehingga tidak memicu terjadinya tindak pidana korupsi.

Mendagri tegas mendukung upaya baik terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. Ia juga turut menghadirkan para pejabat Eselon I Kemendagri untuk dapat mendengar langsung setiap masukan dan persoalan korupsi yang sering terjadi di daerah.

"Kami sangat senang dikunjungi saat ini dan saya sengaja meminta hadir semua para Eselon I , Bapak Sekjen, Pak Irjen, Dirjen Otda, Dirjen Politik dan PUM, Dirjen Bina Adwil, Dirjen Bina Bangda, Dirjen Pemdes, Dirjen Bina Keuda, Ses Dirjen Dukcapil," kata Tito dalam keteranganya, Selasa (1/9).

Mendagri juga menuturkan, untuk memperkuat pencegahan korupsi di daerah, Tito menyambut dengan terbuka.

Tito mengatakan hal itu menyangkut local government yang merupakan fungsi dan tugasnya sebagai Mendagri yaitu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang jumlahnya 548.

Lebih lanjut eks Kapolri ini menjelaskan bahwa sebagian anggaran memang ada di daerah, termasuk perizinan juga banyak yang ada di daerah. Meski demikian, ada urusan di luar urusan pemerintahan pusat absolut, pertahanan keamanan, yustisi, agama kemudian politik luar negeri, fiskal dan moneter.

“Ini diserahkan kepada Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota, kami memberikan pembinaan sekaligus juga pengawasan kepada mereka," terangnya.