PKS: Rakyat Butuh Bantuan Pemerintah, Bukan Justru Dibebani Dengan Menghapus BBM Premium Dan Pertalite

PUBLIKSATU - Rencana PT Pertamina Persero menghapus BBM jenis Premium dan Pertalite dinilai sebagai sebuah langkah yang tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi pandemik Covid-19.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Rabu (2/9).

"Pemerintah tidak peka pada penderitaan rakyat. Saat ini daya beli serta pendapatan masyarakat menurun. Banyak masyarakat yang tidak berpenghasilan karena di-PHK atau dirumahkan, kenapa pemerintah justru ingin menghapus premium dan pertalite?" ujar Netty Prasetyani.

"Artinya pemerintah memaksa rakyat untuk membeli pertamax yang harganya lebih mahal," imbuhnya.

Netty mengatakan, masih banyaknya rakyat Indonesia yang berada di garis kemiskinan seharusnya Pertamina tidak lantas mengeluarkan kebijakan penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite. Sebab, hal itu diyakini akan semakin membebani masyarakat.

"Perlu dicatat bahwa penghapusan BBM jenis premium dan pertalite akan berdampak pada banyak hal, antara lain, kemungkinan harga-harga akan turut naik dan ini akan semakin memberatkan keluarga pra-sejahtera. Padahal ada sekitar 17 persen keluarga pra-sejahtera di Indonesia yang butuh bantuan pemerintah, bukan justru dibebani," tuturnya.

Diketahui, rencana penghapusan dua jenis BBM yang memiliki Research Octane Number (RON) di bawah 92 ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pertamina dan Komisi VII DPR RI pada Senin (31/8/2020).