Subsidi Paket Data, Pemerintah Perlu Perhatikan Daerah Sulit Jaringan

PUBLIKSATU - Komisi X DPR dari Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal perlu memperhatikan daerah yang sulit jaringan dalam memberikan kuota internet siswa maupun guru.

Sulitnya jaringan di beberapa wilayah di Indonesia menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring. Kondisi itu pun menjadi sorotan Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal.

Menurut Illiza masalah itu mengakibatkan banyak siswa yang tidak dapat mengikuti PJJ. Oleh karena itu, menurutnya insentif paket data bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang akan dikucurkan oleh pemerintah untuk menunjang PJJ harus memperhatikan daerah yang sulit jaringan. Terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Karena itu, perlu ada kebijakan khusus dalam penyaluran subsidi bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T karena masing-masing operator seluler memiliki cakupan jaringan yang berbeda.

“Kami meminta pemberlakuan khusus terutama untuk wilayah 3T. Kalau di wilayah perkotaan, tentu ada internet. Tetapi kalau di daerah 3T, jaringan internet berbeda dengan kota,” ujar Illiza dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Jumat (4/9).

Diketahui, dalam program subsidi ini, siswa sekolah akan diberikan kuota internet gratis sebesar 35 Gigabyte (GB) per bulan, untuk guru sebesar 42 GB per bulan, dan untuk mahasiswa serta dosen 50 GB per bulan. Mekanismenya, sekolah akan mendata nomor handphone (HP) setiap peserta didik yang akan dimasukkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Satu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) hanya boleh memasukkan satu nomor HP dan nomor ini akan diberikan kepada operator seluler. Pendaftaran dapat dilakukan hingga 11 September 2020.