Pilkada Watch Desak Bawaslu Tindak Tegas Paslon Pelanggar Protokol Covid-19

PUBLIKSATU - Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2020 diselenggarakan di tengah pandemik Covid-19. Sebanyak 270 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota akan menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember mendatang.

Di setiap kesempatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selalu menegaskan soal larangan pengumpulan massa dalam jumlah besar yang melanggar Peraturan KPU dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon (Paslon) pada Pilkada 2020 ini.

Namun fakta di lapangan banyak pasangan calon kepala daerah malah sebaliknya dengan sengaja mengerahkan massa untuk berkerumun tanpa menerapkan protokol kesehatan bahkan sampai menyiapkan panggung besar di tengah lapangan luas dengan massa ribuan. Seperti yang telah dilakukan Paslon bupati dan wakil bupati H. Tony Herbiansyah-H. Baharuddin di Kabupaten Kolaka Timur dan Paslon Surunudin Dangga dan Rasyid S di Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara.

Panggung besar yang disiapkan dan dihadiri ribuan pendukungnya memang terlihat sudah direncanakan sebelumnya dan bukan aksi spontanitas masyarakat.

“Dari temuan kami masih ada Paslon di daerah yang secara terang-terangan tidak mematuhi dan tidak mempedomani ketentuan yang sudah diatur secara tegas dalam aturan yang dikeluarkan oleh KPU, khususnya PKPU 10/2020 tentang Perubahan Atas PKPU 6/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19,” ungkap Direktur Pilkada Watch Wahyu A Permana, Sabtu (5/9).

Direktur Eksekutif Pilkada Watch ini berharap jangan sampai ada lagi peristiwa mengagetkan yang terjadi di tengah proses pendaftaran Pilkada Halmahera Timur.

Bupati Halmahera Timur yang juga merupakan bakal calon petahana, Muhdin Ma'bud tiba-tiba pingsan saat berorasi di depan ribuan massa pendukungnya di atas panggung dan nyawanya tak tertolong, Jumat (4/9).