BKPP Pastikan Tak Ada Psikotes CPNS Mubar

PUBLIKSATU, MUBAR - Para pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) lingkup Pemkab Muna Barat (Mubar) yang dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), saat ini tengah berjuang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Kendari.

Namun, belum selesai juga pelaksanaan SKB sudah dihantui dengan isu seleksi tambahan yakni seleksi psikotes. Tambahan seleksi psikotes dianggap cukup membebani bagi para pengejar Nomor Induk Kepegawaian (NIP) di Mubar.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Mubar, La Ode Mahajaya menegaskan, bahwa pihaknya dari jauh-jauh hari sudah tidak berpikir untuk membuka tahapan seleksi selain SKD dan SKB.

"Saya sudah tegaskan bahwa untuk Mubar, tidak akan ada seleksi tambahan seperti seleksi psikotes itu. SKD dan SKB sudah cukup membebani para CPNS, tidak perlu lagi dibebani dengan seleksi tambahan lain," tegasnya.

Kata dia, apa yang kurang dengan naskah soal SKD dan SKB. Semua bentuk dan macam soal sudah masuk didalamnya. Kurang apa dengan soal TIU, TKP, dan TWK. Tidak ada indikator khusus dalam pelaksanaan psikotes.

"Kita mau uji apanya lagi para CPNS ini. Mereka sudah lalui segala macam bentuk naskah soal baik itu di TIU, TKP, maupun TWK. Belum lagi naskah soal di SKB ini. Saya setuju kalau ujian praktek. Misalnya, bidan. Menyelesaikan 60 Langkah Asuhan Persalinan Normal melahirkan. Itu boleh tes praktek," kata mantan Kadis Dinkes Mubar itu.

Ketika dibuka tambahan seleksi dan kewenangan diberikan kepada daerah, justru melahirkan kesan negatif. Pasti ada dugaan dari masyarakat ada lagi permainan. Termasuk dinilai praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebab, tambahan seleksi psikotes atau tambahan seleksi lain membuka peluang untuk melakukan KKN.