Tahapan Pilkada Masih Panjang, Politisi Gerindra: Jadi Bukan Pembatalan Tapi Penyempurnaan Aturan

PUBLIKSATU - Desakan agar parlemen dan pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 makin bermunculan. Hal ini muncul sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadi lonjakan angka kasus Covid-19 akibat adanya kerumunan selama tahapan Pilkada.

Namun demikian, menurut pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, penundaan pilkada bukanlah solusi terbaik. Langkah yang harus dilakukan adalah memperbaiki atau menyempurnakan aturan pemilihan umum agar dapat menghindari munculnya klaster pilkada.

“Menurut saya, tahapan pilkada itu kan masih panjang, jadi jalan keluarnya bukan pembatalan pilkada. Tapi penyempurnaan aturan dan kemudian pengawasan yang ketat di lapangan," ujar Dasco kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (18/9).

"Nah karena penyelenggaraan masih panjang, saya pikir kita masih punya waktu melakukan penyempurnaan aturan dan pengawasan yang ketat sehingga InsyaAllah pilkada diadakan dengan lancar,” imbuhnya.

Legislator dari Fraksi Gerindra ini pun meminta kepada pihak penyelenggara untuk memikirkan detail aturan PKPU yang produktif dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini. Termasuk memikirkan antisipasi penyebaran virus mematikan tersebut.

“Kalau misalnya untuk mengevaluasi beberapa, pokoknya kegiatan yang akan mengakibatkan penyebaran grafik corona tinggi, kita sepakat,” ujarnya.

Disinggung mengenai PKPU yang mengizinkan adanya konser musik dalam kampanye, Dasco menyarankan agar pada setiap tahapan Pilkada tidak ada kegiatan yang mengundang kerumunan.