Penanganan Kesehatan Dan Ekonomi Sudah Baik, Politisi Golkar: Yang Digodok Pemerintah Mulai Menampakkan Hasil

PUBLIKSATU - Upaya Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah bentuk nyata pemerintah Indonesia dalam melindungi rakyat dari ancaman pandemi Covid-19 sesuai amanat dari amanat UUD 1945.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, selama ini tim yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut tengah melakukan tugasnya dengan berimbang. Artinya kesehatan dan ekonomi adalah dua hal penting yang saling terkait dan harus berjalan bersama.

"Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga buru-buru dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tidak benar," ungkap Misbakhun kepada wartawan (19/9).

Misbakhun pun membantah tudingan beberapa pihak yang menuduh Airlangga melanggar UU Kesehatan dan UUD 45.

"Itu tidak benar," tegas legislator Partai Golkar itu.

Misbakhun juga menyatakan, sejak Maret 2020, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merelokasikan anggaran. Pemerintah membuat anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung.

Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa. Percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan Covid-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium di Maret, hingga kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).