Demokrat Ingin Pemilihan Hakim Agung Dilaksanakan Setelah Pemilu
Bagikan
PUBLIKSATU - Rencana Presiden Donald Trump ingin mempercepat pemilihan Hakim Agung pengganti mendiang Ruth Bader Ginsburg sebelum Pemilu 3 November mendatang mendapat penolakan dari Demokrat.
’’Saya yakin para pemilih akan paham, mereka tidak akan mendukung penyalahgunaan kekuasaan dan konstitusi ini,’’ tegas Joe Biden, calon presiden dari Demokrat, saat berkampanye di Philadelphia Minggu (20/9) seperti yang dikutip Agence France-Presse.
Dia meminta senat menunda voting hingga pemilu usai. Jika hasil pemilu nanti dimenangkan Trump, Biden mempersilakan senat memilih kandidat yang diusulkan calon presiden Partai Republik tersebut. Namun, jika sebaliknya, kandidat usulan Trump harus diganti.
Ada dua orang yang diyakini bakal diusung Trump untuk menjadi hakim agung. Yakni, hakim Pengadilan Banding Federal do Chicago Amy Coney Barrett dan hakim Pengadilan Federal Miami Barbara Lagoa. Barrett paling konservatif, penganut Katolik taat yang sangat anti-aborsi. Dia ditengarai adalah kandidat utama. Sementara itu, Lagoa yang berdarah Kuba-Amerika diyakini bisa membantu Trump memenangkan wilayah Florida.
Demokrat juga dipusingkan oleh lobi politik. Dari 100 kursi di senat, 53 kursi dikuasai Republik. Praktis, mereka harus merayu senator Republik. Sejauh ini baru dua orang yang memberikan dukungan untuk Demokrat, yaitu Lisa Murkowski dari Alaska dan Susan Collins dari Maine.
Posisi hakim agung krusial menjelang pemilu. Jika terjadi sengketa, para wakil Tuhan tersebut yang menentukan. Ada 9 hakim agung di AS. Jabatan mereka seumur hidup, kecuali meninggal dan mengundurkan diri. Lima di antaranya adalah golongan konservatif yang dipilih presiden-presiden Republik. Sisanya kelompok liberal yang dipilih presiden dari Demokrat.
Dengan komposisi tersebut, kelompok konservatif dan liberal cenderung imbang. Penyebabnya adalah John Roberts, salah seorang hakim agung konservatif, yang kerap berpihak ke kelompok liberal. Kematian Ginsburg membuat kubu liberal hanya punya 3 hakim. Keseimbangan komposisi hakim di MA penting untuk menentukan berbagai kebijakan terkait dengan masalah kesehatan, aborsi, kontrol senjata api, dan berbagai hal lainnya.