Jika Pandemi Covid-19 Memburuk Harus Dievaluasi, Politisi PAN: Pilkada Bukan Harga Mati

PUBLIKSATU - Usulan penundaan Pilkada Serentak telah dimunculkan sejumlah pihak. Salah satunya dari Muhammadiyah yang meminta pemerintah untuk menunda Pilkada Serentak pada Desember mendatang.

Nah, sebagai anak kandung Muhammadiyah, Partai Amanat Nasional pun telah membuka pembicaraan perihal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

“Bagaimanapun juga PAN dan Muhammadiyah itu merupakan dua elemen yang tidak bisa terpisahkan. PAN anak kandung Muhammadiyah dalam hal ini. Jadi, kita sudah melakukan pembicaraan juga kepada PP Muhammadiyah dan kita sudah terima juga," ujar Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dalam acara diskusi daring ‘Tanya Jawab Cak Ulung’, bertema ‘Ancaman dan Peluang Pilkada’, Kamis (24/9).

"Saya kira apa yang disampikan itu sangat logis dan sangat memiliki basis argumentasi yang kuat,” sambungnya.

Guna menindaklanjuti masukan dari Muhammadiyah, PAN membuat sebuah peraturan ketat kepada para kadernya untuk mentaati protokol kesehatan. Sebagai jaminan bahwa Pilkada tak akan menjadi klaster baru penyebaran pandemi Covid-19.

“Karena itu sekarang ini kita melaksanakan yang tadi saya sampaikan, pelaksanaan Pilkada ini betul-betul dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sanksi yang ketat juga,” imbuhnya.

Menurut Eddy, pelaksanaan Pilkada ini bukanlah harga mati yang bersifat mutlak dan tidak bisa dievaluasi.