Pemerintah Wacanakan Bikin TPS Keliling, Politisi Golkar: Sangat Memungkinkan Terjadi Kecurangan, Bagaimana Pengawasannya?

PUBLIKSATU - Pemerintah diminta untuk mengkaji kembali wacana pemungutan suara melalui penyediaan TPS (Tempat Pemungutan Suara) keliling.

Hal ini lantaran akan tidak memungkinkan jika melihat pada aspek geografis Indonesia. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/9).

"Bagaimana untuk di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah seperti Papua dan NTT, NTB dan Sulawesi. Tentu memiliki wilayah kepulauan dan pegunungan, pastinya jalur yang ditempuh cukup sulit dan memakan waktu berhari hari," Kata Azis Syamsuddin.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, pemungutan suara keliling diyakini akan memakan biaya yang cukup besar dan rentan akan terjadinya kecurangan.

"Bagaimana kita dapat mengawasi secara pemilihan secara keliling. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya kecurangan nantinya," demikian Azis Syamsuddin.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, pada gelaran Pilkada 9 Desember 2020 nanti, untuk kelompok pemilih rentan akan diberi prioritas mendapat keamanan dari bahaya penularan Covid-19. Salah satu rencana yang akan dilakukan dengan membuat tempat pemilihan suara (TPS) keliling.

"Akan ada juga pertimbangan pengaturan pemungutan suara yang lebih ketat terhadap kelompok yang rentan. Mungkin nanti akan ada juga TPS keliling dan sebagainya," kata Mahfud dalam rapat yang disiarkan YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (22/9) saat rapat koordinasi persiapan Pilkada 2020 bersama para sekjen partai politik secara virtual.