Pro Kontra Pemutaran Film G30SPKI, Politisi PDIP Ajak Masyarakat Tetap Jaga Persatuan Dan Kesatuan Demi NKRI

PUBLIKSATU - Masyarakat tak perlu resah soal pemutaran film 'Pengkhianatan G30S/PKI' di televisi atau di tempat lain. Dipersilahkan bila masyarakat ingin menyaksikan atau pun tidak menyaksikannya.

Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/9).

"Kalau nanti film 'Pengkhianatan G30S/PKI' itu diputar di televisi ya terserah masyarakat mau nonton atau tidak, jangan dipermasalahkan. Ini kan negara demokrasi," kata TB Hasanuddin.

Hasanuddin menambahkan, soal film itu diputar dimana dan kapan, di Indonesia itu ada aturannya.

"Kalau film itu ditayangkan di televisi, disamping ada LSF (Lembaga Sensor Film) yang menyensor juga ada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengawasinya, kedua lembaga ini sah berdasarkan UU," ujarnya.

Menurut dia, urusan materi film apapun, termasuk film pengkhianatan G30S/PKI, di Indonesia sendiri telah memiliki perangkat aturan perundang-undangannya. Apabila bicara film, dijelaskan TB Hasanuddin, ada lembaga sensor film.

"Soal materi film, lembaga sensor film yang memiliki wewenang apakah layak tayang atau tidak. Biarlah mereka yang menilai, kita percayakan pada mereka karena itu lembaga yang sah dan dilindungi Undang-Undang," urainya.