NIK K2

Catatan: Irwansyah Amunu

HUT DPD RI ke-16 yang jatuh pada Kamis (1/10) rupanya menjadi berkah bagi honorer K2 dan PPPK. Mereka resmi mendapat inisiasi Pemprov Sultra dan kabupaten/kota.

Demikian informasi yang saya peroleh dari laman facebook dari akun Jubir Gub Sultra. Dalam siaran pers disebutkan Gubernur Ali Mazi bersyukur, pada HUT DPD RI ke-16, Presiden terbitkan Perpres baru.

Dijelaskan, Kamis (1/10), DPD RI sedianya menggelar pertemuan virtual yang masih dalam rangka peringatan HUT-nya. Acara ini, sesuai jadwal, akan diikuti secara virtual oleh seluruh gubernur se-Indonesia. Sebelumnya, acara puncak HUT DPD-RI sudah dilaksanakan Selasa (29/9) dipimpin Ketua DPD-RI, A.A. La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Karena gangguan teknik pada perangkat virtual di Gedung DPD-RI, Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH., dan seluruh gubernur se-Indonesia batal mengikuti secara langsung pertemuan virtual tersebut. Namun kabar baik justru datang dari Istana Negara.

Memasuki periode keempat keanggotaan DPD-RI, lembaga kesenatoran Indonesia ini bertekad terus melakukan penguatan dalam bentuk apapun. Penguatan terbaru tersebut dalam bentuk ditandatangani dan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) baru terkait nasib PPPK dan K2.

Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, mengakhiri penantian panjang peserta tes Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja (PPPK) Tahap I, yang telah dinyatakan lulus pada April 2019 lalu.