Didesak Aliansi Pemuda, DPRD Buton Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

PUBLIKSATU - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Buton berunjuk rasa menolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buton, Senin (19/10/2020).

Menyikapi unjuk rasa ini, DPRD dan Aliansi Pemuda Buton melakukan Musyawarah muafakat. Hasilnya, DPRD Buton menyepakati tuntutan aliansi Pemuda Buton.

DPRD Buton kemudian mengelurkan pernyataan sikap, menyatakan dengan tegas menolak omnibus law cipta kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakayat Kabupaten Buton kemudian mendesak pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton menolak undang-undang yang tidak berpihak kepada masyarakat," tegas Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad saat membacakan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buton dihadapan massa unjuk rasa di Kantor DPRD Buton.

Berikut kutipan pernyataan sikap DPRD Buton yang dibacakan langsung ketua DPRD, Hariasi Salad.

Kepada Yang Terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta.