Masalah Kebebasan Sipil Jadi Sorotan Di Tahun Pertama Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin

PUBLIKSATU - Satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin yang genap pada Selasa (20/10) besok, menyisakan sejumlah catatan tersendiri bagi beberapa partai politik.

Partai Demokrat menyoroti masalah aspek kebebasan sipil di era pemerintahan Jokowi di periode kedua.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2020 naik menjadi 74,92.

Meski demikian, Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan signifikan sekitar 1,26 poin.

"Hal yang saya cermati di satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi Periode kedua adalah aspek kebebasan sipil," kata Hinca Pandjaitan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/10).

Kebebasan sipil yang dimaksud anggota Komisi III DPR RI fraksi Demokrat ini, terbukti pada Juni 2020.

Saat itu, Presiden Jokowi beserta dengan Menkominfo divonis bersalah terhadap pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat.