Peneliti LIPI: Semakin Demokratis Satu Rezim, Maka Daerahnya Akan Semakin Desentralistis

PUBLIKSATU - Semakin demokratis suatu pemerintahan sedianya akan semakin terjadi desentralisasi di suatu daerah. Demikian sebaliknya, semakin otoriter suatu pemerintahan maka akan cenderung sentralistik dan otonomi daerah akan terkikis.

Begitu disampaikan Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Siti Zuhro saat menjadi narasumber dalam serial diskusi daring Pupuli Center bertajuk "Omnibus Law Dan Otonomi Daerah", Sabtu (24/10).

"Jangan lupa dalam satu pelajaran demokrasi itu semakin rezim itu demokratis maka semakin desentralistis satu daerah itu. Tapi kalau rezimnya lebih cenderung otoritarian seperti orde baru itu pastinya desentrasasi administrasi saja, tidak pakai politik, tidak pakai keleluasaan kewenangan," ujar Siti Zuhro.

"Jadi daerah ya apa kata pusat dan ada politik anggaran," imbuhnya.

Siti Zuhro menyoroti masalah politik anggaran yang dinilai mempengaruhi desentralisasi otonomi daerah. Politik anggaran yang memicu daya tawar politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dia lihat ada dalam UU Cipta Kerja.

"Nah, ini yang di Ciptaker itu muncul politik anggaran itu. Jadi, di situ daya tawar politik pemerintah pusat itu mulai ditonjolkan kembali karena sentralisasi kekuasaan itu lebih mengerucut pada semua haknya presiden ditambah luar biasa," katanya.

Atas dasar itu, Siti Zuhro berharap sedianya ada keseimbangan dalam rangka desentralisasi tidak berat sebelah atau proporsional.