Kepengurusan Korpri di Buton Perlu Dibentuk Ulang

PUBLIKSATU, BUTON - Sekretaris Kabupaten Buton Ir. La Ode Zilfar Djafar, M.Si menilai kepengurusan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Buton belum jelas. Perlu diadakan pembentukan kepengurusan ulang.

Ia berharap, Asisten III Sekab Buton, segera mengkoordinasikan hal itu di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) dan Bagian Organisasi Sekab Buton serta juga dengan pengurus Korpri untuk kemudian menetapkan sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

"Mungkin sebagai akibat dari kepengurusan organisasi ini kita belum jelas yang sebelumnya korps ini di bawah naungan BKD. Ada Kasubag, ada kepala seksinya, sekarang tidak ada lagi. Ini suatu organisasi yang perlu kita bentuk kepengurusannya lagi," ujar dia saat saat memimpin upacara HUT Korpri ke-49 di halaman kantor Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Pemkab Buton, Senin (30/11/2020).

"Ini saya sampaikan kepada pak Asisten III agar bisa mengkoordinasikan dengan BKD dengan organisasi juga dengan pengurus Korpri kemudian kita tempatkan sekretariatnya di mana?,"

Sekab membandingkan Korpri dengan organisasi di lingkup TNI-Polri yang begitu aktif. Baik bakti sosial maupun kegiatan lainnya. Olehnya itu, ia berharap Korpri Buton dapat memberikan andil dan karya nyata. Terlebih, Korpri memiliki banyak anggota. Ia yakin, jika organisasi Korpri aktif, banyak hal yang bisa dilakukan.

Selain kepengurusan, Sekab juga menyentil ASN Buton yang kurang menghayati ikrar Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Menurutnya, banyak yang perlu digaris bawahi.

Pertama ikrar memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Ikrar itu, di Buton dianggap masih kurang.