Pemerintah Berencana Hapus Penerimaan Guru Lewat Formasi CPNS, Politisi Gerindra: Itu Namanya Zalim, Jelas Kita Menolak

PUBLIKSATU - Rencana pemerintah menghapus penerimaan guru melalui formasi CPNS dan mengalihkannya ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai tahun 2021 menuai kritik.

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni menegaskan bahwa pihaknya menolak keputusan tersebut dan meminta pemerintah segera mencabutnya.

"Bagaimana bisa guru tidak dimasukkan dalam formasi CPNS, itu namanya zalim, jelas kita menolak adanya wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi ASN," tegas Ali Zamroni, dalam keterangannya yang diterima redaksi, Selasa (5/1).

Menurut dia, tenaga pengajar atau guru dituntut tak hanya dari kemampuan mengajar saja, tetapi juga mampu menjadi teladan dari sisi moral maupun spiritual. Standar tersebut tidak mungkin tercapai jika tak ada jaminan kesejahteraan maupun karier bagi para pendidik.

"Status PNS bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karir bagi para guru. Dengan demikian mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi teladan bagi peserta didik," tuturnya.

Ali menilai skema penerimaan tenaga pengajar melalui PPPK tak cocok untuk para guru. Skema ini, menurut Ali, setiap tahun harus dievaluasi dan bukan bentuk 100 persen solusi untuk para guru honorer saat ini.

"Jika saat ini ada rencana rekrutmen sejuta guru honorer dengan skema PPPK harus dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara," ujarnya.