AHY Dinilai Layak Jadi Menteri Investasi, Demokrat: Reshuffle Kabinet Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

PUBLIKSATU.CO - Perombakan kabinet tengah ramai diperbincangkan setelah rencana peleburan Kemenristek ke Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi disetujui dalam rapat paripurna DPR.

Sejumlah nama pun digadang akan keluar dari jajaran kabinet dan nama lainnya masuk mengganti.

Di antara yang masuk tersebut, nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut Direktur Kajian Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia (Puskappi) Bobby Darmanto layak jadi pembantu Presiden Joko Widodo. Posisinya sebagai Menteri Investasi yang pembentukannya turut disetujui di RAOAT paripurna DPR.

Namun dorongan dari Puskappi ini hanya ditanggapi normatif oleh DPP Partai Demokrat. Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra sebatas menekankan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden, bukan ranah partai," ujarnya dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (16/4).

Herzaky melanjutkan bahwa saat ini Partai Demokrat, sebagaimana arahan dari AHY tengah fokus pada kerja-kerja politik kebangsaan dan menangani pandemi Covid-19.

"Sesuai arahan Ketua Umum AHY, kami sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana, seperti di Malang, NTT, dan NTB. Termasuk membantu rakyat yang terdampak pandemi," tandasnya.