Temukan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos, Mensos: Data Itu Kami "Tidurkan"

PUBLIKSATU.CO - Kementerian Sosial (Kemensos) telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (bansos).

Hal itu disampaikan Menteri Sosial, Tri Rismaharini usai melaporkan hasil perbaikan data penerima bansos kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Alhamdulillah sesuai janji saya, April, saat itu kami bisa menyelesaikan untuk perbaikan datanya. Dan hasilnya adalah seperti sudah saya sampaikan, 21 (juta) data itu ganda dan kami tidurkan," ujar Risma kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30/4).

Dengan adanya 21 juta data lebih di nonaktifkan itu kata Risma, Kemensos meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan data tambahan untuk bisa diberikan bantuan yang tidak terdata di data kependudukan.

"Dari hasil dari usulan daerah, kurang lebih hanya 5 juta yang diusulkan yang rekapannya dari kami. Namun ada beberapa daerah, yaitu diantaranya ada yang Papua, kemudian NTT dan ada beberapa daerah ada 6 daerah itu yang kita tidak bisa. Karena tadi kondisi situasional yang secara aksebilitas masih sulit dan sebagainya," kata Risma.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, 21 juta data yang dinonaktifkan bisa dimanfaatkan kepada penerima bansos yang belum terdata seperti yang disampaikan Risma dengan meminta update data dari daerah-daerah terpencil.

"KPK selalu mendorong agar data masyarakat yang kurang mampu, miskin itu ditunggalkan. Jadi jangan ada data lagi selain DTKS yang menjadi acuan didalam penyaluran bentuk-bentuk bantuan sosial di Kementerian sosial tuh selain ada DTKS tuh ada data PKH dan data raskin," ujarnya.