Data Ganda

Catatan: Irwansyah Amunu

KETUA Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Saleh Partaonan Daulay merespons langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Bu Risma melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (Bansos).

Mensos yang karib disapa Risma itu sebelumnya menyebut 21 juta data ganda tersebut sudah dinonaktifkan alias ‘ditidurkan’ Kementerian Sosial (Kemensos). "Ini tidak bisa didiamkan. Betul datanya sudah ditidurkan, tetapi proses pendataan sehingga bisa salah seperti itu harus diperiksa," ujar Saleh dalam keterangannya, Senin (3/5) dirilis JPNN.Com.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menuturkan ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab terkait pernyataan Risma tersebut. Pertama, kata Saleh, apakah dalam pemberian bansos sebelumnya 21 juta data itu masih menerima bantuan?

Kedua, lanjut Saleh, kenapa dengan mudah dilaporkan dan ditidurkan? Ketiga, kata dia lagi, siapa penanggung jawab pendataannya ketika itu?

Saleh mengatakan sejak menteri sosial dijabat Khofifah Indar Parawansa, sudah ada program satu pintu data kemiskinan. Lalu, kata dia, sekarang, kata dia ada pula yang disebut dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.

“Apa itu DTKS? Apa ini bukan bagian dari verifikasi data yang sudah divalidasi? Kenapa kok sekarang ada menteri baru yang menyebut 21 juta data yang salah?” tanya sosok yang karib disapa Bang Saleh itu.