Angka Kemiskinan Capai 10,91 Persen, Pemerintah Jangan Tambah Beban Masyarakat Dengan PPN Sembako

PUBLIKSATU.CO - Rencana pemerintah tarik pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako diprediksi meningkatkan garis kemiskinan.

Anggota Komisi XI DPR, Junaidi Auly, juga memprediksi hal tersebut. Pasalnya, ia menilai PPN sembako sangat bertentangan dengan program pemerintah sebelumnya yang disebut-sebut sebagai langkah pemulihan ekonomi di masa pandemi.

"Rencana ini tentu sangat bertentangan dari semangat pemulihan ekonomi, kemarin Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pembelian mobil baru (PPnBM) dikurangi bahkan sampai 0 persen, sekarang kenapa bahan pokok mau dipajaki?" ujar Junaidi dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/6).

Legislator Fraksi PKS ini meminta kepada pemerintah sesegera mungkin membatalkan pengenaan PPN bahan pokok. Sebabnya, dampak dari penerapan PPN ini bukan saja membebani masyarakat kelas menengah ke bawah, namun berpotensi dapat meningkatkan angka kemiskinan.

"Tahun kemarin sudah mengalami lonjakan 0,97 poin menjadi 10,19 persen," imbuhnya.

Doktor Ilmu Pemerintahan ini mengingatkan kepada pemerintah jangan terus menambah beban masyarakat. Menurutnya, bahan pokok merupakan komoditas yang sangat penting untuk masyarakat.

"Seharusnya pemerintah aktif hadir pada kebutuhan publik terkait akses dan keterjangkauan harga bahan pokok, bukan hadir pada penambahan pajak bahan pokok” tutup Junaidi.