Ray Rangkuti: Gerakan Jokpro Tidak Perlu Ditanggapi, Itu Upaya Menjauhkan Rencana PDIP Duetkan Prabowo-Puan

PUBLIKSATU.CO - Peresmian Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 dinilai tidak bertendensi melawan konstitusi, karena bagian dari bentuk gerakan atau ekspresi warga negara.

Begitu penjelasan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, menanggapi gelagat politik Jokpro 2024 yang juga menyampaikan dukungannya kepada Jokowi agar kebali menjabat sebagai presiden untuk periode ketiga.

Namun dengan melihat dari perspektif politis, Ray Rangkuti menilai Jokpro 2024 sedang berupaya menjauhkan rencana PDI Perjuangan yang ingin menduetkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Pilpres mendatang.

"Gerakan Jokpro (Jokowi-Prabowo) itu tidak perlu ditanggapi serius apalagi sampai disebut melawan konstitusi. Saya melihat gerakan ini justru upaya menjauhkan rencana PDIP menduetkan Prabowo-Puan," ujar Ray Rangkuti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/6).

Menurut Ray Rangkuti, dengan menarik-narik nama Jokowi pada pusaran dinamika menjelang Pilpres 2024, maka secara otomatis nama Puan Maharani akan dilupakan.

"Boleh jadi, ada faksi lain di internal PDIP yang belum tentu setuju duet Prabowo-Puan," kata Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Di sisi lain, Ray Rangkuti memandang usulan Jokpro tersebut belum tentu diamini Partai Gerindra. Pasalnya, potensi Prabowo maju lagi sebagai Capres 2024 dan menang dalam pemilihan cukup besar.