Puluhan Massa Aksi Front Pembela Rakyat Bersatu Unjuk Rasa di DPRD Mubar
Bagikan
PUBLIKSATU, MUNA BARAT - Puluhan massa aksi dari Front Pembela Rakyat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Muna Barat, Jumat (23/7/2021).
Mereka mendatangi kantor DPRD Muna Barat untuk menpertanyakan adanya indikasi yang dilakukan oleh Sekwan terhadap pembayaran tunjangan komunikasi insentif, tunjangan reses, dan dana operasional pimpinan DPRD secara berlebihan.
"Sehingga dengan adanya indikasi tersebut, para anggota DPRD untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan cara menerima kelebihan pembayaran tersebut. Dengan menggunakan secara pribadi karena sampai saat ini keuangan tersebut belum dikembalikan, tentu ini pula berpotensi merugikan keuangan negara yang bersumber dari uang rakyat," ungkap Koordinator Aksi, Gustam saat melakukan orasi di depan kantor DPRD Mubar, Jumat (23/7/2021).
Selain itu, Gustam mengatakan adanya indikasi ketidakmampuan Inspektorat Muna Barat dalam melakukan tindak lanjut hasil temuan dari BPK.
"Maka dari itu kami mendesak APH menginvestigasi Sekwan Muna Barat atas dugaan mark up tunjangan komunikasi insentif, tunjagan reses, dan dana operasional DPRD Muna Barat tahun 2020," ucap Gustam.
Pihaknya juga mendesak legislator Muna Barat untuk segera mengembalikan kelebihan penerimaan tunjangan komunikasi insentif, tunjangan reses dan dana operasional DPRD tahun 2020 senilai Rp. 1.161. 720.000,00.
Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Agung Darma bersama anggota komisi I,II dan III menerima langsung para pengunjuk rasa di ruangan sidang Kantor DPRD Mubar, dan dikawal ketat oleh kepolisian dan Satpol PP Muna Barat.