Ditjen Pemdes Kemendagri Pantau Pilkades di Buton
PUBLIKSATU, BUTON - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali memantau secara virtual pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2021 di beberapa daerah di Indonesia pada Sabtu (4/12/2021).
Kali ini pemantauan dilakukan terhadap dua kabupaten secara sekaligus, yakni Kabupaten Buton dan Poso.
Dari Buton, anggota Forkopimda Kabupaten Buton mengikuti "video conference" rapat pemantauan pelaksanaan Pilkades Serentak di lokasi pemilihan yaitu TPS 1 dan 2 Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo.
Bupati Buton La Bakry didampingi Kapolres Buton, Dandim 1413 Buton, Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Asisten I, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Pasarwajo, anggota forkopimcam, serta Plt. Kades Laburunci sekaligus melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala desa di 5 TPS yang ada di Desa Laburunci, Kabupaten Buton yang lokasinya berdekatan.
Bupati Buton memaparkan setelah sempat ditunda pelaksanaannya karena maraknya pandemi Covid-19 kurang lebih dua bulan, Pilkades Serentak di Buton tetap dilaksanakan pada hari ini di 23 desa, diawali dengan proses pendaftaran calon, kampanye dan deklarasi damai siap menang siap kalah dari para Calon Kepala Desa sejak dua hari lalu.
"Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Buton seperti kita ketahui mengalami penundaan kurang lebih dua bulan. Pelaksanaan hari ini sudah dimulai tahapan-tahapannya dari tahap pendaftaran, kampanye, dan dua hari lalu kami melakukan deklarasi damai dengan para calon kepala desa se-Kabupaten Buton dengan tagline siap kalah siap menang dan alhamdulillah semua sudah menandatangani kesepakatan untuk menerima apapun hasil pemungutan suara dari masyarakat pada hari ini," ujar orang nomor satu di Buton.
Dikatakannya, koordinasi dengan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terus dilakukan, guna memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan kondusif, dan yang tak kalah penting menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai arahan Mendagri. Hal ini guna mencegah munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 dari pelaksanaan Pilkades.