Intervensi Terhadap Pencegahan Stunting, Bupati Butur Pimpin Rembuk Stunting

BURANGA - Bupati Buton Utara (Butur), Ridwan Zakariah membuka sekaligus memimpin pelaksanaan Rembuk Stunting Kabupaten Butur di aula Bappeda Butur, Jumat (29/7/2022).
"Sebagai bentuk komitmen dalam upaya mencegah dan percepatan penurunan angka stunting," ungkap Ridwan.
Bupati Butur mengharapkan generasi penerus harus sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Jika anak-anak terlahir sehat tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi cemerlang dan ikut menunjang kesuksesan pembangunan bangsa, sebaliknya jika anak-anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis atau biasa disebut stunting, sudah pasti mereka akan mengalami gangguan pertumbuhan, lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir, sehingga berdampak buruk terhadap masa depan anak dan bangsa.
Lebih lanjut, Ridwan Zakariah turut menunjukkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), bahwa angka stunting Kabupaten Buton Utara masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 26,8%, sekalipun Buton Utara berada lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 30,2%, namun Butur masih diatas nasional yang telah mencapai 24,4 %.
Dari data tersebut menjadi tantangan pemerintah Dmdaerah. Khususnya Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Buton Utara, dalam memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan angka stunting di daerah, serta tantangan dalam upaya mendukung target pencapaian nasional menjadi 14% pada tahun 2024.
Menurutnya, penyebab stunting dipengaruhi oleh banyak faktor dan sangat kompleks, mulai dari rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, serta buruknya keragaman pangan dan keterpenuhan air bersih, termasuk pemahaman seorang Ibu dalam pola asuh yang kurang baik, terutama pada perilaku dan praktik pemberian makanan, bahkan di masa kehamilan dan teknis menyusui. Kalau faktor penyebab ini diabaikan, maka tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan fisik dan otak anak.
Karena permasalahannya yang kompleks, maka penanganannya juga harus terpadu lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).