Direktur Jenderal Pajak Klaim Kantongi Data Masyarakat yang Hindari Pajak

PUBLIKSATU – Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengaku mengantongi data masyarakat yang menghindari pajak.

Ia menyebutkan data termasuk pelaku usaha besar, yang masih menghindari pajak. Data tersebut dikumpulkan dan diperoleh dari berbagai instansi.

“Kami mengumpulkan data terus-menerus setiap tahun, setiap saat. Kami memiliki dan menerima kiriman data, dari kementerian dan lembaga dan yang terakhir dari institusi keuangan,” kata Suryo dalam Media Briefing yang dipantau di Jakarta, Selasa (2/8).

Data yang diterima oleh DJP merupakan hasil implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

“Jadi, beberapa institusi perbankan dan finansial lain baik di dalam maupun luar negeri setiap tahun mengirim datanya ke kami mengenai saldo keuangan di akhir tahun periode. Terakhir kami mendapatkan data akhir tahun 2020 dan 2021,” imbuhnya.

Data ini pula yang digunakan pemerintah dalam menargetkan wajib pajak untuk mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty tahun 2017 dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022. (*)