Rafli Sebut Penyesuaian Harga BBM Tidak Pro Rakyat

Publiksatu – Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM subsidi dianggap tidak tepat dan tidak pro rakyat. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Rafli.

Dikutip dari jawapos.com, Rafli bahkan meminta kebijakan kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9) dicabut.

“Kita dari awal tegas menolak kenaikan harga BBM, karena tidak pro rakyat. Bahkan melalui rapat paripurna. Kita harap kebijakan ini dicabut,” kata Rafli kepada wartawan, Minggu (4/9).

Penyesuaian harga BBM terbaru yang telah diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yakni, harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian, harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter kini menjadi Rp 6.800 per liter. Sedangkan harga Pertamax dari Rp 12.500 naik menjadi Rp 14.500 per liter.

Dia menegaskan, kenaikan harga BBM tersebut tidak tepat. Mengingat kondisi masyarakat baru bangkit dari terpuruknya ekonomi setelah pandemi.

“Apalagi dengan iming-iming kompensasi berupa BLT sebesar Rp 150.000 per bulan bagi masyarakat selama empat bulan, tentu hal ini kita tentang,” ujar politisi PKS itu.

Legislator dapil Nanggroe Aceh Darussalam I itu menilai, kenaikan harga BBM ini keliru. Harga BBM di negara tetangga seperti Malaysia pun lebih murah dibandingkan dengan harga di Indonesia.