DPRD dan Pemkab Muna Sepakat Lelang Jabatang 16 OPD Digelar Maret

PUBLIKSATU. MUNA -Tertundanya pelaksanaan lelang jabatan lingkup Pemda Muna menuai perhatian DPRD Muna. Pasalnya dewan telah menyiapkan anggaran lelang jabatan tahun lalu namun hingga berakhirnya tahun 2022 pelaksanaan lelang jabatan lingkup tak kunjung dilaksanakan. Apalagi 16 OPD belum memiliki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Masing-masing, Dinas PTSP Muna, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perindag dan Perindustrian, Dinas P3A, Dinas Koperasi, Dinas Keuangan, Dinas Peternakan, Dinas PUPR, Balitbang Muna, Asisten III Setda Muna. Plus yang pejabatnya akan memasuki pension, Dinas Catatan Sipil, dan Asisten I Setda Muna.

Hal itulah yang membuat DPRD Muna memanggil pihak eksekutif untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Ketua Komisi I DPRD Muna La Ode Iskandar mengatakan pihaknya sudah memanggil pihak Pemda yang diwakili kepala BKPSDM Muna, La Ode Ena.

"Kami panggil mereka hari ini untuk meminta klarifikasi kenapa proses lelang jabatan tahun lalu tidak dilaksanakan padahal anggarannya sudah disiapkan," ujarnya, Rabu (17/01/2023).

Berdasarkan hasil klarifikasi saat RDP dengan Komisi I DPRD Muna, Kata Iskadar, kepala BKPSDM Muna menyampaikan keterlambatan lelang jabatan akibat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum dikeluarkan.

"Pada akhir tahun lalu kami sudah anggarkan untuk lelang jabatan, ternyata terhambat dipersoalan rekomendasi KASN. Karena sesuai informasi yang disampaikan oleh kepala BKSDM ada hambatan teknisnya di KASN namun kendala teknis itu sudah diselesaikan dipenghujun tahun lalu," ungkapnya.