Berita Terkini
Baubau

Pemkot Baubau Rancang BLK Ikonik

Oleh penulis · Selasa, 18 April 2023 05:50 WIB · 2 menit baca
Pemkot Baubau Rancang BLK Ikonik

PUBLIKSATU, BAUBAU - Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau tengah merancang master plan Balai Latihan Kerja (BLK). Wali Kota menginginkan BLK itu menyediakan workshop yang sesuai dengan karakteristik keterampilan masyarakat Kepulauan Buton.

"Kita ingin membangun satu BLK untuk regional. BLK yang akan menjawab kebutuhan ketenagakerjaan masyarakat Kepulauan Buton. Makanya kita atur lebih baik lagi," kata Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse dikonfirmasi usai seminar awal pembuat master plan BLK, di salah satu hotel, Senin (17/4).

Untuk itu, ia mendorong gedung workshop atau jenis pelatihan di BLK Kota Baubau itu sedapat mungkin dibuat lebih spesifik, bukan replikasi atau meniru BLK pada umumnya. "Sehingga punya karakter dan keunggulan sendiri yang tidak dimiliki BLK lain utamanya yang se-kawasan dengan kita seperti BLK Kendari," tandasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnak) Kota Baubau, Moh Abduh mengatakan, pihaknya akan berupaya mewujudkan BLK yang ikonik sebagaimana arahan Wali Kota. Kendati begitu, pihaknya juga tetap akan menyediakan sejumlah workshop umum seperti perbengkelan, kelistrikan, dan pertukangan.

"Salah satu ikon kita pariwisata dan ekonomi kreatif dan agribisnis seperti ilmu pahat, tenun, serta mengelola ikan dan hasil pertanian. Workshop itu belum ada di daerah lain. Kita ini daerah terkenal dengan sarung Buton, kalau dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk desain pakaian jadi, maka itu kekuatan jadi kita kedepannya," jelas Abduh.

Lebih jauh, beber dia, BLK Baubau direncanakan terdiri dari 12 unit gedung workshop. Beberapa workshop dibuat sesuai dengan kompetensi masing-masing dan keunikan produk daerah kepulauan. Satu workshop tidak termasuk isi dalamnya diprediksi membutuhkan Rp2 miliar-Rp3 miliar.

"Kita akan bangun bertahap karena harus ada masjid, asrama, sarana olahraga, landscape. Kalau saya prediksi kasar itu total keseluruhan anggaran yang dibutuhkan Rp35 miliar sampai Rp40 miliar. Anggarannya nanti kita dorong ke pemerintah provinsi," urainya.