Bupati Muna masih Ragukan Perintah Kemendagri soal Pelantikan Kades Terpilih

PUBLIKSATU, RAHA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna masih ragu-ragu memproses pelantikan empat Kepala Desa (Kades) terpilih bukan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU). Desa itu yakni Parigi, Wawesa, Kambawuna, dan Oensuli.

Padahal, konsultasi Komisi I DPRD dan Asisten I Setda Muna beberapa waktu lalu bahwa Kemendagri tidak akan mengeluarkan surat tanggapan atas klarifikasi Pemkab Muna tentang PSU Pilkades di Muna. Kemendagri konsisten dengan surat pertama terbit Januari lalu yakni mengakui hasil Pilkades normal.

Bupati Muna, LM Rusman Emba bersikukuh baru akan melantik Kades bukan hasil PSU itu setelah ada klarifikasi balasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait surat yang dilayangkan Pemkab Muna melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

"Jadi, kemarin yang kami lakukan adalah klarifikasi melalui verifikasi dan administrasi sehingga PSU. Itu yang belum ditahu oleh Kemendagri. Kita laporkan itu kemudian kita menunggu dari Kemendagri," tegas Rusman, Selasa, (2/5).

Pun, menurut dia, pihaknya masih perlu menjernihkan soal pernyataan bahwa Kemendagri tidak akan menanggapi surat klarifikasi Pemkab Muna. Sebab, Ia menganggap Kemendagri belum mengetahui subtansi isi surat klarifikasi Pemkab Muna.

"Sebetulnya perlu diclearkan. Kalau hitungan kami belum dibaca, diverifikasi atau proses pelaksanaan PSU belum didapat oleh Kemendagri. Di surat kita berikan penjelasan kenapa kita melakukan PSU yaitu agar ada kepastian hukum sehingga masyarakat tidak bergejolak waktu itu," terangnya.

"Jadi kita berharap dari Kemendagri turun dulu. Karena kalau misalnya Parigi dilantik, maka tiga desa ini akan terjadi kekacauan. Misalnya persoalan PSU desa Oensuli, juknis disebutkan bahwa apabila terjadi draw (seri) maka dicari pemenang suara terbanyak di dusun wajib pilih terbanyak, tetapi karena ada persoalan, sehingga kita mengambil keputusan untuk PSU," sambungnya.