Pajak Natura Bakal Efektif Dongkrak Tax Ratio

PUBLIKSATU - Kalangan pengusaha menyambut baik terbitnya aturan pelaksana pajak natura dan kenikmatan. Pengamat ekonomi juga menilai hal tersebut positif untuk mendongkrak tax ratio. Meski dalam penerapannya, wajib pajak perusahaan dinilai akan membutuhkan proses adaptasi administratif.

Anggota Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Ajib Hamdani mengatakan, para pelaku pengusaha sudah menunggu cukup lama aturan itu sejak terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Menurut dia, adanya perincian apa saja yang dikecualikan dan batasannya akan memperjelas dan mempermudah pengklasifikasiannya. Namun, lanjut Ajib, yang harus menjadi catatan adalah pihak pemberi kerja harus cermat dalam menghitung dan merencanakan pemberian natura dengan adanya batasan-batasan yang dicantumkan dalam aturan tersebut.

"Terlihat sederhana, tapi praktiknya menambah pekerjaan bagi bagian akuntansi dan pajak untuk lebih teliti membukukannya,’’ ujar Ajib dikutip dari JawaPos.com, Sabtu (8/7).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, jika dilihat dalam kerangka yang lebih luas, penerapan pajak natura adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendongkrak tax ratio. Selama beberapa tahun belakangan, tax ratio berada pada level yang relatif rendah.

"Karena itu, sebelum penerapan pajak natura ini, beberapa reformasi perpajakan dilakukan pemerintah. Termasuk di dalamnya tax amnesty jilid pertama dan yang kedua dalam bentuk program pengungkapan sukarela,’’ ujar Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf menuturkan, ketika data administratif sudah didapatkan otoritas pajak melalui reformasi perpajakan sebelumnya, pemerintah masuk dalam bentuk beragam kebijakan pajak baru, termasuk pajak natura.