Parpol Percepat Penuntasan Koalisi, Poros Keempat Sulit Terwujud

PUBLIKSATU, MAKASSAR-- Partai politik (parpol) setuju pendaftaran pasangan capres - cawapres dipercepat. Penuntasan koalisi juga dikebut.

Sebelumnya, dalam draf PKPU tentang Pendaftarian capres dan cawapres, KPU memajukan jadwal dari semula 19 Oktober menjadi 10 Oktober.

Baca Juga: Francesco Bagnaia Siap Bertarun di GP San Marino Akhir Pekan Ini

Perubahan itu sebagai konsekuensi terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah penetapan capres dilakukan 15 hari sebelum kampanye.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburrokhman, mengatakan KPU memiliki wewenang untuk mengatur teknis pelaksanaan tahapan.

Sebagai peserta pemilu, pihaknya akan mengikuti jadwal yang dibuat KPU. "Apa yang dibuat oleh penyelenggara pemilu akan kami ikuti," ujarnya di Hotel Arkamani Jakarta, kemarin.

Soal sosok bacawapres pendamping Prabowo Subianto yang belum muncul, Habib menyebut dengan perubahan jadwal, maka penggodokan pun akan disesuaikan. "Itu otomatis. Kalau lebih cepat, penentuan pun lebih cepat," ungkapnya.

Baca Juga: Ustad Zacky Mirza Kultum di Negeri Khalifatul Khamis

Habib menerangkan, sejauh ini proses pencarian bacawapres terus berjalan. Sisa waktu sekitar satu bulan, dia menilai masih cukup waktu. Lagi pula, belum ada urgensi untuk menetapkan (cawapres) sesegera mungkin.

Bahkan, PDIP yang secara akumulasi perolehan kursi sudah sanggup mencalonkan sendiri pun belum mau buru-buru.

Menurut Habib, sebagai sosok yang bakal menjadi game changer, pemilihan

cawapres memang krusial. "Kita nikmatilah keleluasaan waktu sampai batas akhirnya," imbuhnya.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu juga memiliki pendapat senada. Bagi PDIP, dimajukannya pendaftaran pasangan capres-cawapres sekitar satu pekan, hal itu tidak signifikan.

Baca Juga: Dapat Uang Mutilasi Rp 100 Ribu? Boleh Tukar di Bank

"Bagi PDIP mau dimajukan, nggak terlalu berpengaruh ke penentuan capres," ujarnya.

Dari sembilan parpol peraih kursi di DPR RI, tinggal Partai Demokrat yang belum menentukan tempat berlabuh.

Setelah bercerai dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), sejumlah spekulasi pun mengiringi partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.