Pengamat Politik Asal Unair Sebut PSI Punya Problem Otoritarian, Terjadi Split Personaliti

PUBLIKSATU, JAKARTA –Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Airlangga Pribadi, mendorong partai-partai agar semakin demokratis dan reformis.

Dia menyoroti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam skema kepengurusannya. Doktor alumnus Murdoch University, Australia, tersebut, menyatakan, kekuasaan Dewan Pembina di PSI cenderung militeristik yang bisa membatalkan keputusan di tingkat apapun. Hal itu tidak sesuai dengan persepsi dan citra yang dibangun selama ini.

Baca Juga: Rebecca Klopper Dipastikan Pemeran Perempuan dalam Video Syur 11 Menit

”Ada semacam keterbelahan karakter. Ibarat dalam kajian psikologi, ada split personality dalam entitas PSI. Split personality tersebut muncul ketika pencitraan politiknya tersebut selalu menampilkan diri sebagai partai yang memperjuangkan demokrasi, kesetaraan, republikanisme suatu karakter dari corak politik modern, namun apabila kita kaji dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga ada problem otoritarian dalam struktur PSI,” papar Airlangga Pribadi.

”Ini terkait Ketua Dewan Pembina PSI dapat merangkap berbagai jabatan sebagai Ketua Umum, Sekjen, Ketua Dewan Pertimbangan Nasional, Ketua Dewan Pakar Nasional dan DPP. Artinya apa? Dalam kelembagaan internal jejak otoritarianisme warisan Orde Baru tampak melekat dalam partai tersebut,” ujar Airlangga, Jumat (8/9).

Menurut Airlangga, warisan otoritarianisme dalam tubuh PSI, berkonsekuensi cukup panjang dalam mendegradasi nilai-nilai demokratis yang selalu ditunjukkan PSI di panggung depan politiknya.

Baca Juga: Muncul Wacana Sandi-AHY Didukung Demokrat, PPP dan PKS

”Dengan kekuasaan dewan pembina yang luar biasa, Dewan Pembina ini bisa membatalkan keputusan dari tingkat yang ada di bawahnya,” ucap Airlangga.

”Lagi-lagi corak demokrasi bottom up tidak hadir dalam demokratisasi internal PSI. Tak heran jika peran ketua umum PSI tidak begitu terlihat. Tidak seperti partai politik lain,” jelas dia.

Airlangga menambahkan, dalam dinamika politik, PSI mengalami semacam keterbelahan antara kesadaran wacana (discursive consciousness) dan kesadaran praktis (practical consciousness). Di satu sisi, dalam tataran wacana menekankan pada nilai-nilai politik republikanisme seperti tertera dalam AD/ART, namun misalnya saat ada isu liar beberapa waktu lalu terkait wacana 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden, PSI bungkam dan tidak menunjukkan keteguhan sikapnya.

”Di sini kembali kita bisa menyaksikan keterbelahan politik dari PSI,” ujar Airlangga.