Delapan Proyek Strategis Nasional Siap Beroperasi

PUBLIKSATU, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan ada delapan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah siap beroperasi. Terkait itu, ia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera meresmikan dalam waktu dekat.

"Kami mohon perkenan Bapak Presiden dapat meresmikannya dalam waktu dekat ini mengingat kehadiran Bapak Presiden juga sudah dinantikan masyarakat setempat," kata Airlangga dalam Infrastructure Forum di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Baca Juga: Soal Konflik Lahan Pulau Rempang, Jokowi Mewanti Aparat Untuk Tidak represif

Airlangga merinci, delapan PSN yang telah siap diresmikan Presiden Jokowi mencakup proyek jalan tol, proyek kawasan pariwisata, proyek kawasan industri, dan proyek industri katalis merah putih.

Terdiri dari, Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 5 dan 6, Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi I, Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 2, serta Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3.

"Industri Katalis Merah Putih, Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo Seksi 4A, Kawasan Pariwisata Parapuar DPSP Labuan Bajo Flores, dan Kawasan Industri Weda Bay," rincinya.

Tak hanya itu, di hadapan Jokowi, Airlangga juga melaporkan bahwa PSN yang sudah selesai mencakup pengembangan kawasan (industri, pariwisata, perdagangan dan residensial), jalan dan jembatan, energi (migas), bandar udara, Smelter dan Pengembangan Ekosistem EV (baterai).

"Hilirisasi dan ekosistem EV ini menjadi megatren global saat ini. Kita akan menghasilkan produk serta komponen EV 'Made in Indonesia' yang masuk dalam global value chain ekosistem EV," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) mendapatkan beragam dukungan percepatan seperti dalam perizinan tata ruang dan pengadaan lahan.

Adapun fasilitas kemudahan juga diberikan seperti jaminan pemerintah (sovereign guarantee) dan dukungan penyelesaian masalah (debottlenecking) oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebagaimana tertuang dalam PP 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Selanjutnya, untuk mempercepat pembangunan proyek–proyek prioritas, memerlukan investasi yang besar dan tidak dapat hanya bergantung pada APBN/APBD.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah telah menyusun rancangan peraturan skema pembiayaan non-APBN seperti Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme) dan Land Value Capture.

Meski begitu, pihaknya memastikan bahwa PSN dengan dana APBN akan diupayakan selesai pada tahun 2024. Sedangkan, proyek yang ditargetkan selesai lebih dari tahun 2024 akan dipastikan selesai dari sisi pembiayaan dan lahan.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, proyek yang bisa dikejar penyelesaiannya di tahun 2024 akan terus diupayakan. Proyek-proyek yang selesai setelah 2024 pun akan kita pastikan clean and clear," tandasnya. (jpg)